Bimtek

BIMBINGAN TEKNIS BARANG MILIK DAERAH (BMD) DISIAPKAN OLEH: PUSAT PELATIHAN LEADERSHIP DAN MANAGEMENT INDONESIA (PPLMI)   I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era globalisasi saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk bisa menerapkan prinsip good governance di lingkungan instansi pemerintahan sebagai keharusan. Pemerintah daerah (Pemda) sebagai daerah yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak luput dari

PROPOSAL BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD DAN SKPKD KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA   A. Latar Belakang Peningkatan kinerja pemerintahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otnomi daerah. Meski Kinerja Pemerintah dinilai sebagai salah satu indikator penting untuk menilai kapasitas pemerintah daerah, kenyataannya tidak bisa terlepas dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD sebagai

I. PENDAHULUAN   1. Latar Belakang Dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan SIPD berbasis microservices yang telah dilaksanakan soft launching SIPD sebagai aplikasi umum SPBE pada tanggal 10 Desember 2022 di Acara Hari Anti Korupsi Sedunia. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Kemendagri

DISIAPKAN OLEH: PUSAT PELATIHAN LEADERSHIP DAN MANAGEMENT INDONESIA (PPLMI)   PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era globalisasi saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk bisa menerapkan prinsip good governance di lingkungan instansi pemerintahan sebagai keharusan. Pemerintah daerah (Pemda) sebagai daerah yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak luput dari tanggungjawab tersebut. Salah satu prinsip dalam Good

I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan SIPD berbasis microservices yang telah dilaksanakan soft launching SIPD sebagai aplikasi umum SPBE pada tanggal 10 Desember 2022 di Acara Hari Anti Korupsi Sedunia. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor

LATAR BELAKANG Kapasitas aparatur pegawai pemerintah daerah baik ASN maupun Non-ASN merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pada dasarnya keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan negara, maka untuk mengetahui hubungan tersebut diperlukan pemahaman tentang hubungan kewenangan daerah dan pusat, kelembagaan keuangan daerah serta tata Kelola anggaran yang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).   Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan serta supervisi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, berintegritas dan terstandar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan : Pelatihan Teknis Substantif Audit Ketaatan Jumlah JP : 16